Jakarta, CNN Indonesia —
Empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo memastikan bakal hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstisusi (MK) untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.
Keempat menteri yang dimaksud yakni, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya insyaallah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam,” kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (3/4).
Mereka dijadwalkan bakal hadir pada Jumat (5/4) dalam lanjutan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Presiden Jokowi juga memastikan keempat menterinya bakal hadir.
“Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Jokowi menjelaskan, khusus untuk Sri Mulyani, dia akan menjelaskan soal anggaran bantuan sosial. Sementara, Risma secara spesifik akan lebih detail soal bantuan sosial secara umum.
“Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah,” katanya.
Sri Mulyani dan Risma sebelumnya telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Termasuk juga Menko PMK Muhadjir Effendy.
Muhadjir bahkan mengaku dirinya sampai membatalkan rencana ke Mesir terkait penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan demi menghadiri panggilan tersebut.
“Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan yang tadi dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” jelasnya.
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya kompak meminta menghadirkan empat orang menteri Jokowi.
Salah satu kebijakan pemerintah yang disorot oleh kedua pemohon itu ialah bombardir paket bansos jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.
Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktek politik gentong babi yang dilakukan Jokowi dalam memenangkan Prabowo-Gibran.
“Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5,” kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).
(thr/pmg)